SMARTCITY TEMANGGUNG Smart City

Berita

Lihat Semua Berita

Informasi Publik (PPID)

12 Mei 2026
Selama Dokumen Tersedia
QR
5 • 5
12 Mei 2026
Selama Dokumen Tersedia
QR
5 • 4
12 Mei 2026
Selama Dokumen Tersedia
QR
4 • 4
11 Mei 2026
Selama Dokumen Tersedia
QR
6 • 5
11 Mei 2026
Selama Dokumen Tersedia
QR
8 • 5
11 Mei 2026
Selama Dokumen Tersedia
QR
6 • 6
11 Mei 2026
Selama Dokumen Tersedia
QR
5 • 6
11 Mei 2026
Selama Dokumen Tersedia
QR
5 • 6
11 Mei 2026
Selama Dokumen Tersedia
QR
7 • 5
Lihat Semua Dokumen

Produk Hukum Smart City Temanggung

Rancangan Peraturan Daerah • 2025
LAMPIRAN 4 PERDA nomor 13 tahun 2025 tentang APBD TA 2026
LAMPIRAN 4 PERDA APBD
No. 13
Berlaku
QR
21 • 16
Surat Keputusan • 2026
Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan Pelayanan Keluarga Berencana Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dan Pelayanan Keluarga Berencana Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
No. 415
Berlaku
QR
59 • 125
Rancangan Peraturan Bupati • 2025
SK PENETAPAN IKU DINDUKCAPIL 2025-2029
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029
No. 0
Berlaku
QR
92 • 148
Surat Keputusan • 2025
SK Standart Pelayanan
SK Standart Pelayanan DKPPP Temanggung
No. 0
Berlaku
QR
100 • 135
Surat Keputusan • 2025
SK IKU 2025-2029
Surat Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinpusip 2025=2029
No. 50
Berlaku
QR
100 • 162
Surat Keputusan • 2026
SK PPID
SK Pejabat Pengelola Informasi Publik
No. 555
Berlaku
QR
86 • 112
Surat Keputusan • 2026
SK KELEMBAGAAN PPID
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BPBD TEMANGGUNG
No. 800
Berlaku
QR
122 • 201
Surat Keputusan • 2026
SK DIP BPBD
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA BPBD TEMANGGUNG
No. 800
Berlaku
QR
125 • 193
Surat Keputusan • 2025
SK IKU BANKESBANGPOL 2025-2029
SK INDIKATOR KINERJA UTAMA BANKESBANGPOL TAHUN 2025-2029
No. 50
Berlaku
QR
98 • 158
Lihat Semua Produk Hukum